KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatan hasil produksi budidaya laut. Salah satunya ialah dengan menargetkan area konservasi perairan seluas 15,5 juta hektare (ha) pada tahun 2014. Luas area pemeliharaan dan perlindungan di perairan laut ini naik 11,5% dibanding dengan luas konservasi tahun lalu yang mencapai 13,9 juta ha. KKP menargetkan area konservasi perairan tahun 2020 bisa mencapai 20 juta ha.
Gelwynn Jusuf, Sekretaris Jenderal KKP menjelaskan, area konservasi ini akan dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah. "Anggaran pemerintah sangat terbatas, di lain pihak untuk mengelola keragaman hayati yang luas memerlukan dana besar,"ujar Gelwynn,Kamis (17/3).
Pemerintah akan mengerahkan sumber daya lain demi mendukung pengelolahan kawasan konservasi. Misalnya dengan mengerahkan biaya perijinan pengelolaan, pajak, biaya denda akibat pelanggaran, denda polusi, hibah dari dalam dan luar negeri, program tanggung jawab sosial perusahaan, atau dana pengelolaan lingkungan oleh lembaga swadaya masyarakat nirbala.
Saat ini, pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi perairan bersumber dari anggaran pemerintah. "Sumber lain seperti bantuan luar negeri, LSM, dan hibah," lanjut Gelwynn. Meskipun demikian, menurutnya dana ini belum mencukupi kebutuhan. Sebab, untuk mengelola area di bawah 20.000 ha, dibutuhkan dana sebesar sekitar US$ 110 per ha.
SUMBER : HARIAN KONTAN HAL 15