Keprihatinan tentang nasip Posyandu sudah disuarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2001. Saat itu, Presiden menghendaki adanya revitalisasi fungsi Posyandu supaya bisa dihidupkan kembali menjadi sarana guna meningkatkan kecerdasan masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan gizi.
Untuk itu pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dengan anggota-anggota yang bernaung didalamnya, BK3S dan K3S
Di Propinsi, Kabupaten dan Kota, serta anggota-anggota lembaga dan organisasi di berbagai wilayah, sertaYayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) dan mitra kerjanya di seluruh Indonesia.
DNIKS dengan seluruh anggotanya mencoba mengembangkan budaya peduli anak bangsa dan mengajak seluruh anggotanya untuk terjun secara langsung begabung dengan organisasi kemasyarakatan di tingkat pedesaan dan menyatu dengan masyarakat luas, meningkatkan mutu pengabdiannya dan menyatu dengan rakyat banyak mengembangkan jaringan yang siap bekerja secara profesional.
Seruan Presiden disambut positif oleh pemerintah Kota Batam dengan menghidupkan kembali dan menambah Posyandu di berbagai pelosok daerah dan hingga saat ini sudah berdiri sekitar 302 Posyandu, dan diantaranya merupakan Posyandu Mandiri yang dibangun atas kesadaran masyarakat sendiri.
Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kota Batam, Arlan Yulvar mengatakan, salah satu cara yang dilakukan pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali Posyandu yakni memperbanyak aktivitas dan kegiatan di tempat tersebut.
Kemudiana, Posyandu dijadikan sebagai ujung tombak pemerintah untuk memberi penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang gizi dan pentingnya menjaga kesehatan.
Agar keberadaanya tetap terjaga, kata Arlan maka harus ada orang yang bertanggung jawab dan mau memberikan waktunya untuk mengurusi Posyandu tersebut. Untuk itu pemerintah kota Batam memberi insentif sebesar 50.000 rupiah kepada volunteer yang bekerja secara sukarela di Posyandu.
Nilai insentif yang diberikan memang relatif kecil, kata Arlan, namun hal tersebut mendapat apresiasi masyarakat karena mereka tidak melihat nilai insentif yang diberikan melainkan kebutuhan akan pentingnya Posyandu sebagai sarana untuk menjaga kesehatan keluarganya.
Di Posyandu, kata Arlan, dilakukan beberapa kegiatan seperti penyuntikan imunisasi, pemberian makanan atau gizi tambahan pada balita, pengecekatan kesehatan balita secara rutin, pemeriksaan ibu hamil dan balita serta lainnya.
Fokus penanganan di Posyandu memang pada Balita dan Ibu Hamil karena keduanya sangat rentan terhadap penyakit dan selalu membutuhkan asupan gizi yang lebih untuk menjaga mobilitas dan kesehatannya.
Jika di Posyandu menemukan masyarakat yang menderita penyakit klinis yang perlu mendapat pengobatan segera, maka petugas Posyandu secepatnya melakukan rujukan ke Puskesmas maupun ke Rumah Sakit Umum Daerah.
“Dengan demikian, Posyandu benar benar dijadikan sarana yang mendeteksi secara dini status kesehatan keluarga dan masyarakat. Sehingga keberadaannya perlu dipertahankan bahkan di berdayakan,” katanya. (gus)