INDRAMAYU- Pemerintah Kabupaten Indramayu masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat terkait penghentian rekrutmen tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi.
Seperti diketahui, Komite Rekrutmen Nasional pada Dewan Kamar Dagang dan Industri Arab Saudi memutuskan menghentikan TKI mulai Senin, 14 Februari lalu.
Komite juga menyarankan semua kantor rekrutmen untuk tidak menerima visa kerja apa pun dari WNI karena dianggap gagal memenuhi persyaratan dan kondisi kesepakatan bilateral.
Selain itu, ada perbedaan pendapat antara Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia tentang biaya rekrutmen dan gaji yang harus dibayar ke PRT dan sopir. PRT dan sopir merupakan pekerjaan utama TKI. Arab Saudi menyatakan bahwa mereka merekrut hampir 1 juta WNI di mana 97 persen di antaranya adalah sopir dan PRT.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Indramayu, Wawang Irawan, mengatakan Pemkab Indramayu tidak terpengaruh terhadap adanya keputusan tersebut.
Menurut Wawang, Pelayanan kepada calon TKI ke Arab Saudi seperti pembuatan kartu kuning dan lainnya masih dilakukan. Selain itu, pihaknya akan menunggu respons Pemerintah Pusat terkait keputusan penghentian rekrutmen TKI ke Arab Saudi.
Wawang mengatakan, jumlah TKI asal Indramayu yang berangkat ke Arab Saudi pada 2010 lalu melampaui 2 ribu orang.
Meski belum ada respons dari pemerintah pusat, namun Pemkab Indramayu berharap penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi tidak dilakukan.
Kiriman uang TKI asal Kabupaten Indramayu setiap harinya mencapai Rp2 miliar rupiah. Jumlah ini memiliki dampak positif bagi kesejahteraan keluarga TKI yang berada di Tanah Air. Pengiriman uang melalui bank sebagian besar berasal dari TKI yang bekerja di Timur Tengah.
Sementara itu, koordinator pengawasan TKI LSM Intras, Agus Somad menjelaskan, langkah yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah memproteksi dan menjamin keamanan TKI yang bekerja di luar negeri. (okezone)
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Indramayu, Wawang Irawan, mengatakan Pemkab Indramayu tidak terpengaruh terhadap adanya keputusan tersebut.
Menurut Wawang, Pelayanan kepada calon TKI ke Arab Saudi seperti pembuatan kartu kuning dan lainnya masih dilakukan. Selain itu, pihaknya akan menunggu respons Pemerintah Pusat terkait keputusan penghentian rekrutmen TKI ke Arab Saudi.
Wawang mengatakan, jumlah TKI asal Indramayu yang berangkat ke Arab Saudi pada 2010 lalu melampaui 2 ribu orang.
Meski belum ada respons dari pemerintah pusat, namun Pemkab Indramayu berharap penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi tidak dilakukan.
Kiriman uang TKI asal Kabupaten Indramayu setiap harinya mencapai Rp2 miliar rupiah. Jumlah ini memiliki dampak positif bagi kesejahteraan keluarga TKI yang berada di Tanah Air. Pengiriman uang melalui bank sebagian besar berasal dari TKI yang bekerja di Timur Tengah.
Sementara itu, koordinator pengawasan TKI LSM Intras, Agus Somad menjelaskan, langkah yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah memproteksi dan menjamin keamanan TKI yang bekerja di luar negeri. (okezone)