“Kemandirian dan kemajuan masyarakat perikanan budidaya tidak akan terjadi tanpa dukungan semua pihak, diperlukan sinergisitas dan kerjasama antar stakeholder perikanan dan pelaku budidaya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.” demikian dikatakan Coco Kokarkin Kepala BBAP Ujung Batee.
Lima tahun yang lalu peristiwa tsunami pada Desember 2004 telah berimbas terhadap sektor perikanan di provinsi aceh salah satunya perikanan budidaya karena rusaknya ribuan hektar tambak didaerah pesisir. Pasca tsunami banyak bantuan dan perhatian dari pemerintah dan organisasi non pemerintahan dalam negeri serta luar negeri bersama program rehabilitasi dan rekonstruksi serta program lainnya dengan salah satu sasaran adalah sektor perikanan budidaya. Seiring perjalanan waktu bantuan-bantuan ini akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas atau program lembaga-lembaga tersebut terutama lembaga non pemerintahan. Kecenderungan pada masyarakat saat ini adalah ketergantungan terhadap bantuan dari lembaga-lembaga tersebut dan menciptakan ketidakmandirian pada pelaku perikanan budidaya. Seperti apakah strategi pengembangan perikanan budidaya di Aceh pasca berakhirnya masa tugas lembaga-lembaga non pemerintahan? AACC mengangkat issue ini pada edisi newsletter kali ini dengan narasumber Coco Kokarkin kepala Balai Budidaya Air Payau Ujung Batee yang merupakan UPT dari Departemen Kelautan dan Perikanan dengan cakupan wilayah kerja seluruh Sumatera.
Menurut Coco Kokarkin bukan suatu kesalahan dengan kehadiran lembaga-lembaga tersebut dan bantuan yang mereka berikan namun bantuan tanpa pembinaan akan menimbulkan ketergantungan masyarakat yang begitu kuat terhadap mereka, mungkin kondisi ini akan pulih 3,5 tahun kedepan tanpa ada bantuan dari pihak luar. Oleh karena itu diperlukan usaha dari pemerintah pusat dan daerah serta kerjasama berbagai pihak bersama-sama untuk menciptakan masyarakat perikanan budidaya yang mandiri.
Hal yang simpel dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa bantuan luar adalah mengarahkan masyarakat untuk berbudidaya dengan cara yang benar dan traceabiliti (ketelusuran) suatu produk perikanan. Hal ini dapat diawali dengan memberikan sertifikasi atau lisensi bagi pembudidaya binaan sehingga komoditas mereka dapat menembus pasar internasional maka pembudidaya dengan produktivitas rendah akan mendapat margin yang tinggi. Menciptakan teknologi budidaya yang sederhana seperti mempertahankan sistem budidaya tradisional namun dengan arahan organik yang bertahap akan dipoles kembali.
Hal lain yang juga menjadi kelemahan kita selama ini adalah promosi yang kurang, dalam artian selama ini lebih sering pembudidaya dijejalkan dengan pengetahuan atau teknologi untuk meningkatkan produktivitas atau mengajarkan mereka teknologi pengolahan perikanan namun tidak dibarengi dengan penjelasan pemasaran dan arahan pasar. Informasi pasar yang ada selama ini juga hanya menguntungkan pedagang tapi tidak memunculkan pedagang baru mungkin saja jika sistem ini sedikit dirubah dimana informasi pasar disertai informasi permintaan dan penawaran komoditas sehingga akan memunculkan pedagang-pedagang baru. Langkah lain yang dapat diambil adalah mempertemukan pelaku pasar dengan produsen. Pembudidaya juga dapat mengikuti trend atau kecenderungan pasar saat ini sehingga untuk memproduksi suatu komoditas akan dilakukan sesuai permintaan pasar.
BBAP Ujung Batee sebagai salah satu stakeholder perikanan budidaya memiliki kebijakan pengembangan sesuai tupoksi sebagai pengembang dan produksi benih berkualitas, menjadi acuan teknis teknologi perikanan budidaya, berkoordinasi dengan balai lain dalam pengembangan teknologi sehingga dapat dilakukan diseminasi pada masyarakat perikanan. BBAP sebagai UPT DKP tidak dapat secara langsung memberikan stimulus kepada masyarakat luas namun lebih berwenang memperkuat dinas-dinas kabupaten untuk mengarahkan stimulus yang diberikan oleh DKP Pusat. Hal lain yang dapat dilakukan balai dengan dinas dalam bentuk kerjasama adalah memperbanyak pelatihan dan penyuluhan terhadap dinas kabupaten dan memperkuat dinas dengan teknologi perikanan karena tugas dinas dan DKP Kabupaten yang mampu dan punya akses untuk terjun langsung ke masyarakat.
Kemandirian dan kemajuan masyarakat perikanan budidaya tidak akan terjadi tanpa dukungan semua pihak, diperlukan sinergisitas dan kerjasama antar stakeholder perikanan dan pelaku budidaya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.