Penyerahan KPE dari Dirut BPD Bank Jatim Mulyanto pada Bupati Fadeli menjadi tanda dimulainya penggunaan kartu itu di lingkup Pemkab Lamongan. Fadeli masih bisa memiliki KPE karena meski sudah menjadi kepala daerah, dia masih seorang PNS, sehingga masih memiliki nomor induk pegawai (NIP).
Dijelaskan oleh Mulyanto, selain sebagai pengganti kartu pegawai (Karpeg) konvensional, ada beragam fungsi yang bisa dimanfaatkan PNS. Mulai fungsi sebagai kartu untuk menarik uang tunai di anjungan tunai mandiri (ATM), kartu debit saat berbelanja hingga sejumlah transaksi pembayaran tagihan via fasilitas ATM. Nantinya, secara bertahap seluruh PNS di Lamongan akan memiliki KPE tersebut. Sampai dengan saat ini, jumlah PNS di Lamongan mencapai 13.156 orang.
“Karpeg konvensional selama ini belum dapat dimanfaatkan untuk kemudahan pemberian pelayanan multiguna pada PNS, penerima pensiun dan keluarganya. Karena itulah kemudian diciptakan KPE yang telah mengggunakan teknologi tinggi. Sehingga selain sebagai identitas, KPE juga bisa dimanfaatkan untuk sejumlah layanan. Mulai perbankan, kesehatan, Taspen, serta fungsi lain untuk mendukung profesionalisme PNS, “ ujar Fadeli dalam sambutannya. Bupati Fadeli dan seorang PNS sempat mencoba fungsi KPE tersebut sebagai penarik dana tunai melalui ATM mobile milik BPD Bank Jatim.
KPE sendiri adalah bagian dari program perubahan NIP baru di Lamongan. NIP baru tersebut berjumlah 18 digit. Lebih banyak dari NIP lama yang hanya sembilan digit. Meski dengan digit dua kali lipat, justru NIP baru ini akan semakin mempermudah administrasi. Karena nomor pegawai di NIP baru ini mencerminkan ciri khusus dan fungsinya. Sehingga sangat bermanfaat untuk ketertiban dan keteraturan serta pengendalian administrasi PNS.
Untuk delapan digit pertama menerangkan tahun, bulan dan tanggal kelahiran pegawai yang bersangkutan. Enam digit kedua menjelaskan tentang tahun dan bulan mulai bertugas. Selanjutnya satu digit ketiga menjelaskan jenis kelamin, yakni satu (1) untuk laki-laki dan dua (2) untuk perempuan. Sementara tiga digit terakhir menjelaskan nomor urut pegawai. Dengan NIP baru itu proses administrasi bagi pegawai akan semakin mudah. Misalnya penentuan masa pensiun sudah bisa diketahui dengan hanya melihat NIP.