Sri Mulyani Jadi Direktur Bank Dunia Perlu Dipertanyakan - Suatu hal yang patut di banggakan Sri Mulyani Indrawati di minta oleh Bank Dunia menjbat sebgai salah satu dari tiga Direktur Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh banyak negara . Seorang Putri Indonesia telah di akui sebgai salah satu terbaik dalam pengelolan keuangan dunia.
Sri Mulyani yang saat ini menjbat sebagai Menteri Keuangan Indonesia untuk kedua kalinya sering mendapat penghargaan internasional di bidang keuangan dan penghargaan terakhir yang dia peroleh adalah Menteri keuangan terbaik dunia.
Setahun lalu Sri Mulayani telah diminta Bank dunia untuk menjabat sebagai Maneger Director akan tetapi di tolak Sri Mulyani kaena pada saat itu Presiden SBY masih membutuhkan tenaga dan pemikiraannya untuk membantu SBY mengelola keuangan indonesia.
Penolakan Sri Mulyani terhadapa permintaan bank dunia tesebut dengan alasan " cinta negeri" ternyata menjadi sebuah "Tragedi" bagi perjalanan lulusan dan sekaligus Dosen Ui ini, dimana kebijakan pemberian bail out Bank century oleh ketua KSSK yang masa itu dijabat oleh Sri Mulyani dinilai bermasalah oleh DPR Sehingga Tuntuan untuk menonaktifkan serta " Justifikasi" Sri Mulyani adalah seorang neoliberal dan koruptur selalu mnyertai hari-harinya.
Proses Politik yang menghasilkan Rekomendasi DPR yang menyatakan bahwa Pemberian Bail out terhadap Bank centruy Sebesar 6,7 T bermasalah dan Sri Mulyani juga dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab bersama dengan wakil presiden Boediono yang saat ini itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Beruntung Presiden SBY membenarkan dan "melindungi" kedua Ekonom ini, sehingga baik Sri Mulyani mauupun Boediono masih bisa tersenyum ditengah hujatan dan sanksi sosial lainya.
Adanya rekomendasi itu, memaksa Sri Mulyani harus menjalani proses hukum. Proses hukum yang harus dilalui sri mulyani juga tidak lepas dari masalah, dimana KPK di nilai berbagai kalangan lambat dan terkesan tidak serius dalam menyikapi persoalan skandal bank century .
Belum selesai Proses hukum Skandal bank century, muncul lagi kasus mega pajak yang juga melibatkan Sri mulyani, dimana Sri Mulyani memberikan pemotongan pajak kepada salah seoarang pengusaha , sehingga negara di duga mengalami kerugian akibat kebijakanya tersebut.
Proses hukum yang dibidani KPK juga tidak luput dari persoalan dimana Sri mulyani tidak bersedia datang ke kantor KPK, sebaliknya meminta KPK datang di kantornya di Jl Juanda, walaupun tidak ada ketentuan baku di dalam Hukum Acara Pidana dimana pemeriksaan harus dilakuan, Hal ini menurut berbagai pihak, merupakan contoh yang tidak baik bagi proses perkembangan hukum indonesia, karena waibawa hukum dipertaruhkan dan menjadi preseden buruk nantinya kedepan.
Ditengah ketidakpastian status hukum Sri Mulyani dalam kasus Skandal bank Century, Bank Dunia meminta Sri Mulyani menjabat Sebagai Direktur, Hal ini tentunya kabar mengembirakan akan tetapi perlu dipertanyakan, karena saat ini Sri Mulyani masih menjabat sebagai menteri Kesungan dan masih meninggalkan persoalan yang harus dia pertanggung jawabkan, tapi mengapa Bank dunia meminta nya?
Menurut Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick dalam siaran pers resmi Bank Dunia yang diterima Kompas, Rabu (5/5/2010), menyebutkan, sosok Sri Mulyani dinilai cocok dengan jabatan ini karena memiliki pengalaman dalam mengarahkan kebijakan perekonomian di Indonesia, negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Zoellick juga mengemukakan penunjukan Sri Mulyani itu yang sudah menjadi Menkeu Indonesia sejak 2005. Ini layak karena Indonesia sendiri merupakan salah satu negara terbesar yang lolos dari krisis global.
Benarkan yang dikatakan Presiden Bank Dunia tersebut?
Pernyataan Presiden Bank Dunia ini sifatnya masih debatebel, karena banyak kalangan menilai bahwa banyak kebijakan Sri Mulyani bermasalah, kita ambil saja contoh mengenai kebijkan pemberian Bail Out, dimana menurut Sri Mulyani hal itu harus dilakaukan untuk menghindari Indonesia dari terpaan Krisis yang berdampak sistemmik, padahal menurut Pengamat Ekonomi dan Pengusaha Internasional Goergo Soros, hal itu tidak perlu dilakukan Jika aturan perbankan dijalankan dengan baik, dan pada masa itu Indonesia tidak mengalami Krisis, demikian juga halnya menurut pendapat Ekonom Kwiek Kian Gie. Kemudian aliran dana bail out tersebut pun tidak tahu kemana sampai sekarang berhentinya, ditambah lagi kebijkan skandal mega pajak.
Terlepas dari mana sudat pandang dan tolak ukur penilaian Presiden Bank Dunia, yang pasti sebelum Sri Mulyani mengundurkan diri dan menjabat sebagi Direktur Bank Dunia. Sri Mulyani harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah-masalah yang dibuatnya,jangan lari dari tanggung jawab.* Don Sisco
Penolakan Sri Mulyani terhadapa permintaan bank dunia tesebut dengan alasan " cinta negeri" ternyata menjadi sebuah "Tragedi" bagi perjalanan lulusan dan sekaligus Dosen Ui ini, dimana kebijakan pemberian bail out Bank century oleh ketua KSSK yang masa itu dijabat oleh Sri Mulyani dinilai bermasalah oleh DPR Sehingga Tuntuan untuk menonaktifkan serta " Justifikasi" Sri Mulyani adalah seorang neoliberal dan koruptur selalu mnyertai hari-harinya.
Proses Politik yang menghasilkan Rekomendasi DPR yang menyatakan bahwa Pemberian Bail out terhadap Bank centruy Sebesar 6,7 T bermasalah dan Sri Mulyani juga dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab bersama dengan wakil presiden Boediono yang saat ini itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Beruntung Presiden SBY membenarkan dan "melindungi" kedua Ekonom ini, sehingga baik Sri Mulyani mauupun Boediono masih bisa tersenyum ditengah hujatan dan sanksi sosial lainya.
Adanya rekomendasi itu, memaksa Sri Mulyani harus menjalani proses hukum. Proses hukum yang harus dilalui sri mulyani juga tidak lepas dari masalah, dimana KPK di nilai berbagai kalangan lambat dan terkesan tidak serius dalam menyikapi persoalan skandal bank century .
Belum selesai Proses hukum Skandal bank century, muncul lagi kasus mega pajak yang juga melibatkan Sri mulyani, dimana Sri Mulyani memberikan pemotongan pajak kepada salah seoarang pengusaha , sehingga negara di duga mengalami kerugian akibat kebijakanya tersebut.
Proses hukum yang dibidani KPK juga tidak luput dari persoalan dimana Sri mulyani tidak bersedia datang ke kantor KPK, sebaliknya meminta KPK datang di kantornya di Jl Juanda, walaupun tidak ada ketentuan baku di dalam Hukum Acara Pidana dimana pemeriksaan harus dilakuan, Hal ini menurut berbagai pihak, merupakan contoh yang tidak baik bagi proses perkembangan hukum indonesia, karena waibawa hukum dipertaruhkan dan menjadi preseden buruk nantinya kedepan.
Ditengah ketidakpastian status hukum Sri Mulyani dalam kasus Skandal bank Century, Bank Dunia meminta Sri Mulyani menjabat Sebagai Direktur, Hal ini tentunya kabar mengembirakan akan tetapi perlu dipertanyakan, karena saat ini Sri Mulyani masih menjabat sebagai menteri Kesungan dan masih meninggalkan persoalan yang harus dia pertanggung jawabkan, tapi mengapa Bank dunia meminta nya?
Menurut Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick dalam siaran pers resmi Bank Dunia yang diterima Kompas, Rabu (5/5/2010), menyebutkan, sosok Sri Mulyani dinilai cocok dengan jabatan ini karena memiliki pengalaman dalam mengarahkan kebijakan perekonomian di Indonesia, negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Zoellick juga mengemukakan penunjukan Sri Mulyani itu yang sudah menjadi Menkeu Indonesia sejak 2005. Ini layak karena Indonesia sendiri merupakan salah satu negara terbesar yang lolos dari krisis global.
Benarkan yang dikatakan Presiden Bank Dunia tersebut?
Pernyataan Presiden Bank Dunia ini sifatnya masih debatebel, karena banyak kalangan menilai bahwa banyak kebijakan Sri Mulyani bermasalah, kita ambil saja contoh mengenai kebijkan pemberian Bail Out, dimana menurut Sri Mulyani hal itu harus dilakaukan untuk menghindari Indonesia dari terpaan Krisis yang berdampak sistemmik, padahal menurut Pengamat Ekonomi dan Pengusaha Internasional Goergo Soros, hal itu tidak perlu dilakukan Jika aturan perbankan dijalankan dengan baik, dan pada masa itu Indonesia tidak mengalami Krisis, demikian juga halnya menurut pendapat Ekonom Kwiek Kian Gie. Kemudian aliran dana bail out tersebut pun tidak tahu kemana sampai sekarang berhentinya, ditambah lagi kebijkan skandal mega pajak.
Terlepas dari mana sudat pandang dan tolak ukur penilaian Presiden Bank Dunia, yang pasti sebelum Sri Mulyani mengundurkan diri dan menjabat sebagi Direktur Bank Dunia. Sri Mulyani harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah-masalah yang dibuatnya,jangan lari dari tanggung jawab.* Don Sisco