"Terkait Tenaga Honorer Lapangan dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, dapat disampaikan bahwa Pemkab Lamongan telah mengalokasikan dana sebesar Rp 316 juta pada APBD 2011. Dengan harapan agar penyelenggaraan pertanian di Lamongan dapat berjalan lebih produktif, efektif dan efisien, " ujar dia.
Lebih lanjut dijelaskannya, besaran anggaran tersebut untuk membayar gaji selama empat bulan yang harus ditanggung pemerintah daerah. Itu sesuai dengan Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yakni sistem penggajiannya selama delapan bulan ditanggung oleh pemerintah pusat. Sementara empat bulan sisanya ditanggung oleh pemerinhtah daerah. Jumlah THL dan TBPP di Lamongan sendiri sebanyak 158 orang.
Sedangkan terkait kebutuhan sumber daya listrik di wilayah utara, Amar menjelaskan telah dilakukan pendekatan melalui Kantor Pengembangan Distribusi PLN Jawa-Bali. Diungkapkan olehnya, saat ini telah dibangun tower II Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Kemudian untuk menunjang kegiatan operasionalnya, juga direncanakan akan dipasang power, travo dan kabel di tahun 2012. "Adapun biaya penyambungan pemasangan listrik oleh PLN disesuaikan dengan tarif dasar listrik tahun 2010 per tarif per daya. Yakni dengan biaya per KVA untuk daya 450 VA hingga 2.200 VA sebesar Rp 750, " urai dia.
Sementara kritik perlu adanya peninjauan kembali target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disampaikan olehnya, penyusunan target pencapainnya telah melalui estimasi dan disesuaikan dengan kondisi serta realitas di masyarakat. "Mengenai PDRB perkapita Lamongan pada tahun 2015 di RPJMD sebesar Rp 13.291.029, hal ini disesuaikan dengan kondisi dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun Pemkab Lamongan akan berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui target, " ujarnya.