BATAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam menilai aparat Bea dan Cukai Batam tidak melakukan kordinasi dengan instansi lain seperti Kepolisian, TNI Angkatan Laut dan Bakorkamla ketika terjadi insiden penyerangan sekelompok orang terhadap aparat BC Batam yang menyebabkan barang bukti selundupan berupa dua kapal beserta isinya direbut kembali penyelundup.
Anggota DPRD Komisi I Kota Batam Helmy Hemilton sewaktu melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai Batam, terkait insiden perampasan kapal penyeludup oleh sekelompok orang, Senin (14/2) mengatakan, seharusnya insiden kemarin tidak terjadi jika pihak Bea dan Cukai sudah menjalankan prosedur dengan baik.
Oleh karena itu, dia minta agar kasus itu dapat diusut tuntas oleh pihak Kepolisian khususnya Polresta Barelang untuk dapat menangkap oknum yang terlibat dalam insiden tersebut dikarenakan hal ini menyangkut harga diri penegak hukum.
Anggota DPRD Batam lainnya AA Sany menambahkan, insiden itu terjadi disebabkan lemahnya koordinasi antara pihak Bea dan Cukai Batam dengan aparat keamanan lainnya.
"Seharusnya BC langsung melakukan koordinasi pengamanan yang baik dengan penegak hukum lain seperti Kepolisian, TNI AL dan Bakorkamla," katanya.
Insiden tersebut, kata dia menambah citra negatif terhadap BC Batam karena gagal dalam melakukan standar pengamanan pada saat melakukan penangkapan dan kurangnya koordianasi dengan pihak keamanan.
Kabid Penindakan dan penyidikan (P2) Bea cukai Batam, Suryana mengatakan, pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan pihak Kepolisian sewaktu terjadinya insiden tersebut, namun aparat kepolisian datang terlambat, sehingga aparat BC Batam yang jumlahnya sedikit tidak mampu menghadapi serangan sekelompok orang yang jumlahnya puluhan tersebut.
Sementara itu, masyarakat yang melihat insiden tersebut menilai aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang membiarkan terjadinya serangan atas petugas Bea Cukai Batam yang dilakukan sekelompok massa di pelabuhan Batu Ampar. Sabtu (12/2) dini hari lalu.
Pasalnya, kantor kepolisian Batu Ampar hanya berjarak beberapa meter dari pelabuhan Batu Ampar sehingga tidak mungkin aparat kepolisian tidak tahu dan datang terlambat. Sejumlah saksi bahkan menyaksikan petugas kepolisian tenang-tenang saja dan duduk-duduk di Mapolsek Batu Ampar sewaktu kejadian tersebut.
Sekretaris Komisi I DPRD Kepri, Surya Makmur Nasution mengatakan insiden tersebut menunjukan bahwa aparat keamanan tidak bekerja maksimal. Padahal wilayah perairan Kepri cukup rawan terjadinya aksi penyelundupan.
"Koordinasi keamanan laut antar aparat negara masih lemah dan semu. Keadaan ini tak bisa dibiarkan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah harus segera menyikapi ini secara serius tanpa harus mencari kesalahan siapa yg dikambinghitamkan," katanya.
Jika kondisi itu dibiarkan terus menerus akan mempengaruhi iklim berinvestasi di wilayah Kepri. Oleh karena itu, Kapolda diminta untuk bertindak tegas terhadap pelaku penyerangan dan mengusut aktor intelektualnya.(gus).