Dibalik Kapolri Baru ada Politik - Setelah masyarakat terkecoh oleh media akhirnya Presiden mengajukan Komjen Timur Pradopo sebagai Calon tunggal Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sangat mengejutkan, karena wacana yang berkembang sebelumnya yang masuk bursa adalah Komjen Nanang Sukarna, Komjen Imam Sujarwo yang mendadak naik pangkat dari Irjen ke Komjen, kemudian isu yang terakhir adalah Komjen Ito sumardi.
Bagi sebagian orang pilihan SBY ini memang mengejutkan, tapi tidak bagi Pemuda Indonesia Baru, karena pola kebijakan pemerintah SBY memang seperti itu, lempar wacana, kaji, dan putuskan. Dan biasanya wacana yang dilempar adalah sesuatu yang membuat kontroversial, dan direkayasa agar menjadi pembicaraan publik. Setelah publik sudah puas dengan dialektika retorika, Pemerintah menyaring dan memnutuskan siapa Calonnya. Atau dengan kata lain senjata pamungkas atau kartu "As" selalu muncul diakhir pertarungan
Strategi itu dibuat oleh Pemerintahan SBY, agar ada kesan bahwa pemerintah mengakomodir pendapat publik, sehingga citra SBY tetap bagus didepan masyarakat, padahal belum tentu calon/kebijkan yang diiputuskan adalah yang terbaik, ingat kembali kebijakan naiknya BBM, BLT dan kebijakan lainnya. Bila kita bahasa megawati Soekarno Putri politik yang dimaikan SBY adalah politik poco-poco.
Politik berstandar ganda seperti yang dilakukan Pemerintah SBY memang terbukti efektif, membuai masyarakat, akan tetapi substansi persoalan bangsa ini yaitu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan tidak pernah selesai bahkan utang Indonesia semakin bertambah dan angka kemiskinan juga tidak berkurang.
Jadi munculnya nama Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal yang diajukan adalah bagian strategi pencitraan. Sedangkan mengenai mengapa Timur Pradopo, Pemuda Indonesia Baru akan menguraikannya pada tulisan berikutnya, yang jelas adalah Siapa yang diajukan menjadi kapolri adalah merupakan Hak penuh Presiden, kita mesti hormati sebagai hak yang diberikan oleh undang-undang. (don)
Bagi sebagian orang pilihan SBY ini memang mengejutkan, tapi tidak bagi Pemuda Indonesia Baru, karena pola kebijakan pemerintah SBY memang seperti itu, lempar wacana, kaji, dan putuskan. Dan biasanya wacana yang dilempar adalah sesuatu yang membuat kontroversial, dan direkayasa agar menjadi pembicaraan publik. Setelah publik sudah puas dengan dialektika retorika, Pemerintah menyaring dan memnutuskan siapa Calonnya. Atau dengan kata lain senjata pamungkas atau kartu "As" selalu muncul diakhir pertarungan
Strategi itu dibuat oleh Pemerintahan SBY, agar ada kesan bahwa pemerintah mengakomodir pendapat publik, sehingga citra SBY tetap bagus didepan masyarakat, padahal belum tentu calon/kebijkan yang diiputuskan adalah yang terbaik, ingat kembali kebijakan naiknya BBM, BLT dan kebijakan lainnya. Bila kita bahasa megawati Soekarno Putri politik yang dimaikan SBY adalah politik poco-poco.
Politik berstandar ganda seperti yang dilakukan Pemerintah SBY memang terbukti efektif, membuai masyarakat, akan tetapi substansi persoalan bangsa ini yaitu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan tidak pernah selesai bahkan utang Indonesia semakin bertambah dan angka kemiskinan juga tidak berkurang.
Jadi munculnya nama Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal yang diajukan adalah bagian strategi pencitraan. Sedangkan mengenai mengapa Timur Pradopo, Pemuda Indonesia Baru akan menguraikannya pada tulisan berikutnya, yang jelas adalah Siapa yang diajukan menjadi kapolri adalah merupakan Hak penuh Presiden, kita mesti hormati sebagai hak yang diberikan oleh undang-undang. (don)