SBY Penyebab Konflik Masyarakat ? - Perseteruan atau konflik antar kelompk masyarakat yang sering terjadi di indonesia sungguh suatu pristiwa yang sangan merugikan perjalan bangsa indonesia kedepan, dimana sebagai sesama sebangsa setanah air, dan sebaahasa indonesia rakyat indonesia janganlah saling melemahkan diri.
Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, sekarang hanya sebuah kiasan yang sudah tidak dimaknai lagi sebagai sebuah kesadaran perjuangan, sehingga sesama saudara sediripun kita sering gontok-gontokan. Lihat saja kerusahan di Rempoa yang melibatan FBR dan Kembang Latar yang nota bene merupakan ormas yang berbasis betawi.
Ironis memang, ketika saat ini yang menjadi saudara adalah kepentingan dan teman adalah uang. Sehingga siapa saja dan dimana saja, masyarakat sangat mudah diarahkan oleh orang yang berkepentingan, tinggal kasih uang, maka pasti ada yang mau ikut dengan arahan tersebut.
Kepentinganlah penyebab konflik, dan konflik sering dibuat oleh orang-orang yang berkepentingan. Artinya konflik bisa dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk keuntungan pribadi maupun kelompok yang dibungkus dalam suatu kata yaitu "POLITIK".
Adanya konflik tentunya membuat suasan tidak harmonis, sehingga berdampak terhadap satabiltas dinamika bangsa. Disinilah sangat diperlukan peran pemerintah sebagai pemimpin, Dimana seorang pemimpin juga harus mampun sebagai penyejuk, pengikat, dan mampu mempersatukan rakyatnya. Tentunya seorang pemimpin itu harus mampu menunjukan kepada rakyatnya bahwa dia dapat menjadi seorang pemimpin.
Menurut Pengamat Politik LIPI Syamsudin Haris:
Konflik antar kelompok masyarakat yang kerap terjadi akhir-akhir ini diyakini karena kurangnya ketegasan Presiden SBY. Presiden SBY kerap kali lepas tanggungjawab ketika harus berhadapan dengan desakan masyarakat.
"Presiden SBY yang terpilih satu putaran seharusnya cepat, tegas, dan berani mengambil keputusan. Namun alih-alih lebih cepat, tegas, dan berani, Presiden SBY justru acap kali lepas tanggungjawab,"
Syamsudin mencontohkan, ketika masyarakat melihat ada kriminalisasi pimpinan KPK, Presiden SBY hanya membentuk Tim Delapan. Padahal seharusnya SBY dapat mengambil sikap tegas sebagai kepala negara.
"Tatkala kuat sinyalemen publik adanya mafia hakum dibalik kekisruhan hukum di tanah air, Presiden juga hanya membentuk Satgas yang bersifat ad hoc dan tidak mempunyai otoritas maksimum menyelesaikan kasus ini," terang Syamsuddin.
Kurangnya ketegasan SBY inilah yang dianggap Syamsudin memicu konflik di masyarakat. Masyarakat yang tidak yakin dengan ketegasan Pemerintah pun memilih jalur alternatif untuk menyelesaikan masalah. (detik.com)
Apakah kita sepakat akan pendapat Syamsudin Haris ? yang pasti bila seseorang selalu dibingungkan, maka seseorang itu pasti mencari jawabannya sendiri. Contohnya Pong Hartjatmo.