Gubernur Kepri, H. M Sani mengatakan, setelah dari Brunai Darussalam, Presiden SBY langsung ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan diperkirakan pesawat yang membawa Presiden dan rombongan tiba di Bandara Tanjung Pinang sekitar pukul 11.40 WIB. Dari Bandara, SBY langsung ke Masjid Raya untuk Salat Jumat bersama. Sedang, ibu negara didampingi Aisyah Sani, langsung ke Gedung Daerah, lokasi bermalam presiden SBY.
Usai salat Jumat, Presiden akan ke Gedung Daerah untuk melakukan penyerahan bantuan langsung masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri) Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan sosial kemasyarakatan untuk Provinsi Kepri.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan diserahkan langsung oleh Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia kepada 55.969 debitur dan penyerahan
secara simbolis bantuan sosial kemasyarakatan oleh gubernur Kepri, berupa program perumahan layak huni sejumlah 185 rumah.
”Presiden selanjutnya akan bermalam di Gedung Daerah Tanjungpinang,’’ kata Sani, Kamis (24/2).
Pada hari Sabtu (26/2), rombongan Presiden akan bertolak ke Lagoi, Bintan. Di Lagoi, Presiden akan melakukan penandatanganan prasasti pemberian nama baru kawasan wisata terpadu Telok Sebong sekaligus meresmikan pembangunan kawasan wisata tersebut.
Sementara itu, warga Lagoi yang menjadi korban penggusuran proyek kawasan wisata Treasure Bay beraharap Presiden SBY juga mau menemui mereka karena telah terjadi pelanggaran HAM dalam pembangunan proyek kawasan wisata terpadu tersebut.
Pengurus Yayasan Tragedi Lagoi, La Asli mengatakan dalam proses pelepasan lahan oleh masyarakat telah terjadi pelanggaran HAM. Pasalnya, harga yang ditawarkan pengembang yakni PT Buana Mega Wisatama terlalu rendah yakni 100 rupiah per meter.Warga, kata dia tidak dapat menolak tawaran tersebut karena di intimidasi.
"Masak harga tanah dinilai hanya 100 rupiah per meter, lagipula ada pola-pola intimidasi dan represif terhadap warga," ujar La Asli.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menjadi fasilitator antara warga dan perusahaan menyatakan akan berjuang untuk menuntut hak warga.
Menurut Anggota Komnas HAM, Ridha Saleh kasus tersebut sudah terajdi sejak 20 tahun silam dan jumlah lahan yang direbut sebanyak 23 ribu hectare.
Berdasarkan kesepakatan dengan warga di tiga kecamatan di Bintan yakni Kecamatan Gunung Kijang, Tanjung Uban Kota dan Teluk Sebong dengan PT Buana Mega Wisatama, sebuah perusahaan konsorsium Indonesia, Malaysia dan Singapura yang diwakili Jamin Hidayat menyebutkan semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Bintan, harus memikirkan solusi penyelesaian dengan skema implementatif untuk kesejahteraan warga dengan cara mempekerjakan warga sekitar kawasan wisata Lagoi maupun membentuk unit usaha seperti koperasi bagi warga.
Selain itu, lanjut Ridha, apabila poin di atas tidak terpenuhi maka warga akan menuntut ganti rugi tanah mereka sebesar 20 ribu rupiah per meter dan meminta dibangunkan rumah serta fasilitas umum serta sosial di atas lahan tersebut.
“Jika kesepakatan itu tidak diselesaikan maka Komnas HAM akan mengirimkan rekomendasi kepada Presisen Republik Indonesia dan DPR RI agar segera diselesaikan,” katanya.
Pengamanan Presiden
Kepala Bagian Penerangan Korem 033/Wirapratama, Mayor Adrizal mengatakan, pengamanan kunjungn Presiden RI ke Kepri tidak hanya menjadi tanggungjawab TNI AD, tapi juga TNI AL, TNI AU, Polisi, Satpol PP. ‘’Masyarakat juga diimbau bersikap baik dan tidak melakukan aksi yang mengganggu kunjungan Presiden ke daerah kita,’’ katanya.
Menurutnya, ada dua titik pengamanan yang akan difokuskan, yakni Tanjungpinang di Gedung Daerah, dimana SBY dipastikan menginap dan Lagoi. Selain itu juga sepanjang jalan dari Gedung Daerah menuju Lagoi juga dalam pengamanan.
Mengenai jumlah personil yang diturunkan, Adrizal mengatakan tidak bisa memberi tahu hal-hal yang bersifat teknis, karena berhubungan dengan keamanan. ‘’Jumlah pastinya saya tidak bisa sebutkan, yang jelas dua titik tadi menjadi titik fokus yang diamankan, selain itu jalanan yang akan dilalui SBY,’’ kata Adrizal.
Diakui Adrizal, Tanjungpinang dengan geografis yang tertutup, Tanjungpinang aman. Namun, pengawalan dan pengamanan standar kepala negara tetap berdasarkan prosedur. ‘’Pengamanan yang dilakukan berdasarkan prosedur sebagai kepala negara,’’ kata Adrizal.
Sedangkan dari Kepolsian, Polda Kepri akan menerjunkan 678 personil-nya menjaga keamanan Presiden di Tanjungpinang dan Lagoi.
”Teknis pengamanan langsung ditangani Paspampres. Kami hanya diperbantukan untuk menjaga ketertiban umum dan huru-hara,” kata Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono. (gus).